Tingkatkan Pemahaman Hukum di Ekosistem Esports, PB ESI Luncurkan Program Thursday I’m in Law

Pengurus Besar Esports Indonesia (PB ESI) bertekad untuk terus meningkatkan ekosistem esports Tanah Air yang diyakini dapat memberikan wadah, wawasan baru, serta manfaat bagi atlet-atlet esports Indonesia, salah satunya dengan menghadirkan program konsultasi hukum bertajuk Thursday I’m in Law. Program konsultasi hukum ini diyakini dapat memberikan pemahaman akan hukum keolahragaan esports serta pemahaman kepada atlet esports untuk mengenali hak-hak mereka, salah satunya adalah hak atlet esports untuk mendapatkan gaji dari tim yang diperkuat oleh mereka.

Ketua Harian PB ESI Komisaris Jenderal Polisi Drs. Bambang Sunarwibowo, S.H., M.Hum
meyakini program Thursday I’m in Law dapat menambah wawasan atlet esports mengenai
pemahaman akan hukum keolahragaan esports.

“Sebagai organisasi yang memiliki komitmen tinggi serta kepedulian terhadap kemajuan esports di Indonesia, PB ESI meyakini bahwa program Thursday I’m in Law dapat memberikan pemahaman kepada atlet-atlet esports akan pentingnya hukum keolahragaan esports serta mengenali hak-hak yang wajib diterima oleh atlet esports.”

Program konsultasi hukum Thursday I’m in Law berlangsung setiap hari Kamis, di mana
para atlet dapat berkunjung ke Kantor PB ESI untuk berkonsultasi atas masalah hukum
yang dihadapinya bersama Bidang Hukum dan Legalitas PB ESI dan K-CASE Lawyer
sebagai mitra.

Yudistira Adipratama, S.H., LL.M., Kabid Hukum dan Legalitas PB ESI, mengatakan, “Kami
menjalankan program Thursday I’m in Law berdasarkan temuan-temuan yang kami dapatkan, baik temuan dari media sosial maupun dari atlet-atlet esports yang menghubungi kami. Mayoritas temuan yang kami dapatkan mengenai permasalahan hak-hak atlet esports
yang belum dipenuhi, salah satunya mengenai gaji atlet yang belum terbayarkan. Dengan
kehadiran program Thursday I’m in Law, kami optimistis dapat memberikan bantuan hukum
secara maksimal serta memberikan edukasi hukum kepada atlet-atlet esports.”

Yudistira menambahkan bahwa para atlet yang hendak berkonsultasi hukum dapat
meminta untuk dirahasiakan indentitasnya apabila isu hukum yang hendak disampaikan
bersifat personal atau berpotensi buruk terhadap karir profesional atlet-atlet di masa
mendatang.