Esports.ID

Ragam Kebijakan eSports Negara Lain yang Perlu Diadopsi Indonesia

Billy
27/04/2018 13:45 WIB
Ragam Kebijakan eSports Negara Lain yang Perlu Diadopsi Indonesia
Various Sources

Memasuki era pemilihan umum di tahun 2019 mendatang, gerilya politik gencar dilakukan berbagai pihak untuk mendulang suara, termasuk ‘menyusupi’ ranah eSports dan segala pihak terkait. Seperti yang terlihat pada gelaran Mobile Legends Professional League lalu ketika ketua MPR Zulkifli Hasan berkunjung sekaligus larut dalam euforia salah satu turnamen eSports tanah air, yang kemudian di follow-up dengan undangan Ketua MPR untuk berbagai kalangan eSports.


Jamuan Ketua MPR kepada Penggiat Esports Tanah Air

Meski bersifat silahturahmi, tak ada salahnya mengasumsikan bahwa para elit pemerintahan ini “ingin berkenalan” dengan para anak muda, merangkul kaum millenials yang memiliki suara dalam pemilu namun cenderung apatis dalam menentukan pilihan. Sebagai anak muda, kita bisa saja enggan berpolitik tapi kita perlu tahu apa manfaat politik demi berkembangnya dunia eSports yang sama-sama kita cintai.

Memang pertumbuhan eSports nasional sedang berkembang,  buktinya makin banyak event internasional mampir ke tanah air, senada juga event lokal makin menjamur. Begitupula antusias penggemar yang selalu ramai hadiri hajatan favoritnya, tak bisa disangkal pertumbuhan itu bisa melompat lebih jauh dengan campur tangan pemerintah.  Sebuah intervensi berupa bantuan, dukungan dan perhatian dari pemerintah pasti bisa roketkan gaung eSports Indonesia lebih baik dari yang terbayangkan.

Esports atau bagi masyarakat umumnya melihat sebagai ajang main game bareng-bareng, punya potensi keuntungan yang  tak terbayangkan bagi Negara. Hal ini sudah diendus oleh banyak Negara-negara lain. Sebut saja pariwisata, kemajuan iptek, pengembangan kreatifitas sampai pengentasan pengangguran.


TNC dan Execration jadi Pionir Bagi Legitimasi Atlet Digital di Filipina

Kebanyakan pemain atau atlet eSports berusia cukup muda, sangat produktif untuk masuk ke dunia kerja, bila pemerintah memang masih kesulitan menyediakan lapangan kerja dan membutuhkan setidaknya pelamar dengan daya saing spesifik, maka biarlah anak-anak muda yang sudah terlalu keranjingan bersaing digital menciptakan lapangan kerja sendiri dalam competitive gaming, pemerintah hanya harus mendukung dan beri perhatian sembari mengarahkan lewat regulasi-regulasi.

Tentu regulasi tersebut tidak bisa dari satu sisi seakan pemerintah memahami, kenyataannya urusan politik dalam negeri dan ketahanan pangan nasional jauh lebih menyita perhatian dibanding memikirkan apa itu eSports. Berikan kesempatan para penggiat eSports menyampaikan masukan-masukan yang dibutuhkan selagi sama-sama mencari solusi yang serba enak untuk pemerintah dan rakyatnya.


Kartu Atlet di Filipina

Setidaknya ada beberapa inisiasi yang wajib dilakukan oleh pemerintah untuk menunjukan keseriusan mereka mendukung industri hiburan jaman sekarang, agar bisa lebih bermanfaat untuk jangka panjang. Beberapa diantaranya bisa mencontoh dari Negara lain seperti UK (United Kingdom termasuk Inggris, Skotlandia, Wales dan Irlandia Utara), Prancis, dua negara tetangga Filipina dan Malaysia serta kiblat kapitalisasi eSports Korea dan China.

UK contohnya berniat untuk menjadikan wilayah berdaulat mereka suatu destinasi wisata eSports. Melalui badan pemerintahan bernama UKie (United Kingdom Interactive Entertainment) mereka berkolaborasi dengan komunitas eSports termasuk didalamnya publishers, developers, platform holders dan pemain-pemain penting di ekosistem eSports. Beberapa nama beken yang sudah digaet diantaranya Hi-Rez Studio (Paladins & Smite), ESL, Gfinity, FaceIT, Team Dignitas, Fnatic dan pihak lainnya. Beberapa butir yang mereka telah telurkan diantaranya berbunyi:

  1. Bekerjasama dengan berbagai macam Kementrian terkait untuk menciptakan pendekatan strategi yang padu agar menarik bagi investor, pemilik IP dan brand bersedia menggelar turnamen berkelas internasional
  2. Mendukung tersedianya infrastruktur jaringan super cepat setara 5G di seluruh negeri
  3. Pemerintah mempertimbangkan kepentingan bisnis dan pemain dalam perdebatan soal kebijakan eSports dan memberikan akses yang mudah menyoal imigrasi pemain-pemain berbakat yang dibutuhkan untuk sector game dan eSports
  4. Sebagai salah satu pemimpin industri game di dunia, memasukan modul atau mata pelajaran tentang eSports di jenjang pendidikan
  5. Perusahaan yang bergerak di bidang eSports wajib aktif mendukung dan mempromosikan inovasi jangka panjang agar lebih banyak kalangan yang berbeda turut berpartisipasi
  6. Memilih 15 duta besar eSports untuk memprompsikan kegiatan eSports di dalam dan luar negeri. Yang dipilih dari campuran berbagai kalangan seperti pemain, developer, publisher dan event organizer
  7. Merubah sektor yang tertarik sebagai suatu badan industri agar pertukaran informasi, dukungan dan fasilitas berjalan baik
  8. Pemerintah dan pelaku industri eSports mengembangkan metodologi yang lebih akurat untuk perkembangan eSports di masa mendatang.

Kebijakan diatas bisa dilihat telah mencapai upaya negosiasi dan lobi yang disetujui antara kedua belah pihak yakni pemerintah dan pelaku eSports. Bukti nyatanya, Inggris langsung berkesempatan mengadakan event Pro Circuit berkelas Major, ESL One Birmingham pada 23-27 Mei 2018 mendatang.

Lalu bagaimana jika pemerintah ingin mencoba memenangkan kepercayaan rakyat tentang keseriusan merangkul komunitas eSports? Pemerintah bisa coba cara pemerintah Korea Selatan dan Cina dengan membuka “Warnet Nasional”.


Unsur penting di warnet yang harus ada di warnas : 24 jam, murah, bisa nginep dan makan mi instan triple pake telor

Jadi bukan lagi bertumpu pada swasta meskipun pemerintah bisa menggandeng swasta sebagai sponsorship, intinya pemerintah nyemplung langsung ke jalanan dan menciptakan sebuah wadah nyata bagi player bermain di Internet Café buatan pemerintah. Seperti yang dilakukan Cina dan Korea Selatan dengan warnet tersohornya, PC Bangs.

Tidak hanya sekedar warnet, disana adalah gaya hidup, tempat bersosialisasi nyata bagi sebagian kalangan terutama remaja. Pemerintah Cina bahkan melihat pentingnya kebutuhan akan pembukaan warnet nasional sebagai upaya untuk mengejar ketertinggalan teknologi komunikasi dan informasi yang melanda di medio 1998. Dari sekitar 1,2 milyar penduduk saat itu, hanya sekitar 1 juta orang yang mendapatkan akses ke internet.


Statistik Pengguna Warnet di Cina tahun 2015-2016

Semua berubah di awal 2003, laporan dari China Central TV sudah ada 50 juta pengguna internet dan 75.000 internet café di sana. Lalu mengapa pemerintah mesti membangun sarana warnet nasional? Berkaca dari kedua pemerintahan diatas, beberapa faktor utamanya adalah harga pembelian perangkat untuk kebutuhan pribadi tak terjangkau oleh banyak lapisan masyarakat. Dengan dukungan pemerintah, maka rakyat akan mendapatkan akses internet yang lebih mudah, murah dan mumpuni. Hal ini sekaligus menjalankan keinginan pemerintah untuk Indonesia yang melek teknologi.

Tentu warnas nantinya bukan hanya sekedar untuk kebutuhan game dan eSports tapi juga disertai dengan ketersediaan berseluncur maya dan aktivitas lainnya. Bahkan pemerintah bisa memberi pelatihan bagi para pengguna yang ingin kompetitif dan berlatih tiap hari. Tentunya ini positif dan tidak menjadikan pergi ke warnet sebagai hal yang buruk namun menjadi tanda dukungan pemerintah terhadap pemuda yang memiliki mimpi menjadi atlet dan entertainer digital.

Setelah program warnas, pemerintah bisa melanjutkan tahapan perhatiannya ke tingkat nasional dengan menghelat kejuaraan nasional. Seperti yang dilakukan Negara tetangga Malaysia dengan Malaysia Cyber Games-nya. Pemerintah bisa rutin menghelat kejuaraan nasional tiap tahun dan pesertanya bisa mewakili warnet nasional yang ada di seluruh wilayah Indonesia.


Perdana Menteri Malaysia, Najib Razak Turun Langsung Mendukung Malaysia Cyber Games

Kalau mau lebih ekstrim, pemerintah bisa ikuti langkah US government dengan menggelar turnamen di tempat yang tak biasa, yakni istana presiden, dalam hal ini Gedung Putih lebih tepatnya. Langkah ini diambil pada masa pemerintahan Barack Obama yang sedang mengkampanyekan Obamacare, sebuah program kesehatan untuk rakyat. Kali ini ia berusaha menggandeng penggiat gamer dan eSports sebagai daya tarik untuk anak muda khususnya agar mau mendaftarkan diri dalam asuransi kesehatan.

Lebih jauh, sebagai bentuk legitimasi yang sah dari pemerintah, wajib hukumnya bagi Negara memberikan status khusus bagi atlet eSports layaknya atlet-atlet lain. Terutama event-event eSports seringkali dihelat diluar negeri terutama yang skalanya regional bahkan internasional. Contoh Filipina, sejak Juli 2017, pemerintah Filipina telah memberikan pengakuan kepada gamer yang memenuhi syarat sebagai atlet layaknya delegasi untuk sepakbola, basket atau tinju.

Tujuannya apa? Untuk mempermudah administrasi bagi para pemain yang ingin melanglang-buana ke penjuru dunia untuk berkompetisi. Tentu hal ini perlu diawasi lembaga terdedikasi agar kualitas dari atlet-atlet tersebut bisa dikatakan pantas mewakili Negara.


Venue  Khusus Esports Menandakan Kesiapan Indonesia Menghelat Event Berskala Internasional

Bila semua infrastruktur dan sarana bagi iklim eSports sudah berdaya, rasanya perlu bagi Indonesia untuk mengarahkan wisatawan lokal dan mancanegara sampai event organizer besar untuk berkunjung ke Indonesia dengan membangun daya tarik wisata eSports. Untuk memastikan hal itu, perlu dibangun setidaknya sebuah venue khusus eSports yang bisa menggelar kompetisi besar segala macam genre eSports, pameran dan berbagai aktivitas yang berhubungan dengan eSports.

Perlukah kebijakan-kebijakan tersebut diterapkan oleh pemerintah saat ini sobat eSports? Bagaimana cara kalian sebagai gamer untuk memajukan eSports Indonesia?