Ingin Majukan Anak Muda, 12 Negara Eropa Bentuk Federasi Esports

Sebanyak 12 organisasi esports dari sejumlah negara di Eropa telah bersepakat untuk membentuk Federasi Esports Eropa di tahun 2019.

Pertemuan yang berlangsung 10 April lalu pada menghasilkan sebuah dokumen yang dinamakan The Berlin Declaration, berupa naskah kesepakatan visi dan misi para negara anggota untuk masa depan esports di benua biru. Pertemuan ini merupakan lanjutan dari rapat sebelumnya yang diadakan di Laussane dan Paris.

Negara yang tergabung di antaranya adalah Inggris, Prancis, Jerman, Turki, Rusia, Swedia, Austria, Hungaria, Serbia, Slovakia, Ukraina, dan Belgia. Terdapat juga perwakilan dari  ESL, Starladder, dan Freaks 4U Gaming selaku organizer turnamen esports ternama di Eropa dan dunia. Semuanya menyatakan dukungan atas isi dari deklarasi Berlin dan juga terbentuknya federasi esports independen di Eropa.

Hans Jagnow, perwakilan dari federasi esports Jerman, alias President of eSports-bund Deutschland, memberikan pernyataan atas terwujudnya aliansi ini. "Menyadari bahwa kita semua berbagi visi yang sama tentang masa depan esports di Eropa. Dan kita memulainya pertama kali di Berlin dengan mengikutsertakan banyak negara di dalamnya sebagai langkah penting menbangun esports di kawasan ini.'

Terlepas dari misi yang dicanangkan ke-12 negara tersebut, situasi geo-politik Eropa memang agak goyah. Imbasnya, sebuah visi untuk menyatukan lagi suara-suara negara di Eropa sangatlah diragukan soliditasnya. Namun esports menunjukkan sebuah komitmen yang besar guna masa depan anak muda di Eropa.

Esports dirasa berbeda dengan jenis olahraga lain yang sudah terasuki unsur politik dan kepentingan. Di lain pihak, esports sendiri bisa berkembang pesat karena kebebasan dalam berkompetisi yang mana secara alamiah terjalin tanpa memandang perbedaan politis suatu negara. Unsur inilah yang coba dikedepankan oleh Federasi Esports Eropa dalam Deklarasi Berlin. Oleh karena itu, federasi ini bersifat fungsional sebagai partner ketimbang meregulasi layaknya lembaga pemerintah.

Jagnow menambahkan bahwa meski saat ini mereka bukan merupakan afiliasi resmi dari IeSF (International Esports Federation), namun tak menutup kemungkinan kedua pihak bisa bekerjasama ke depannya. Sama halnya seperti beberapa anggota dari federasi esports yang baru saja terbentuk seperti Inggris dan Prancis, bukanlah anggota IeSF.

Apakah federasi ini memiliki kekuatan untuk menjalankan programnya tanpa kekhawatiran diganjal oleh organisasi atau lembaga pemerintah terkait? Apakah Indonesia dan Asia Tenggara patut meniru pembentukan federasi esports kawasan?