Fortnite & PUBG Masuk Daftar Gim Terlarang di Irak

Irak baru saja menyelesaikan voting di parlemen, dan memutuskan untuk blokir gim-gim yang mengandung unsur kekerasan, di antaranya PUBG dan Fortnite. Anggota parlemen menganggap gim tersebut berpotensi memberikan pengaruh negatif kepada generasi muda, apalagi dengan sejarah pertumpahan darah yang panjang di negara ini.

Kebijakan dan peraturan mulai kembali dibuat oleh anggota parlemen pada pemilu 2018 silam, dan salah satu program prioritas mereka adalah pemblokiran terhadap gim kekerasan. Pemblokiran ini mendapat sorotan khusus oleh pemerintah karena dianggap akan menghadirkan efek negatif pada kesehatan, budaya, bahkan keamanan sosial untuk Irak sendiri, hingga ancaman moral bagi anak-anak dan remaja. 

Pemerintah Irak akan melakukan pengawasan untuk akses dan transaksi pada gim-gim tersebut. Saat ini, PUBG dan Fortnite dipastikan sudah terblokir. Sedangkan gim lain yang mungkin masuk ke zona larangan sejauh ini masih dirahasiakan. 

Kritik dari masyarakat Irak dan pengguna sosial media bermunculan usai penetapan ini. Sebagian mengatakan bahwa pemerintah salah melakukan prioritas. Padahal banyak hal lebih penting yang harus diperhatikan di tahap pemulihan pasca-perang. Kasus korupsi merajalela, akses untuk kebutuhan dasar seperti air dan listrik masih sulit didapatkan, hingga pengangguran yang menyebar luas terutama di kalangan muda.

Moqtada al-Sadr

Moqtada al-Sadr, salah satu politisi koalisi yang berhasil mendapatkan kursi terbesar di parlemen menyuruh anak-anak muda Irak untuk berhenti memainkan gim PUBG. Dia menilai gim ini terlalu adiktif sehingga meminta pemerintah segera melakukan pemblokiran. "Apa yang kamu dapatkan setelah membunuh 1 atau 2 orang di PUBG? Itu bukanlah gim untuk kecerdasan ataupun gim peperangan yang bisa mengajarkan kamu cara bertanding dengan benar," tuturnya.

Irak adalah negara yang kaya akan cadangan minyak bumi. Selama beberapa dekade, di bawah pimpinan Saddam Hussein, rakyatnya mengalami penderitaan akibat invasi dari AS yang masuk pada tahun 2003, dan dampak sanksi dari PBB. Hal ini memicu timbulnya civil war di antara masyarakat, yang baru bisa diakhirnya pada tahun 2017 silam.

Sepertinya kontroversi terhadap gim-gim yang mengandung unsur kekerasan akan terus mendapat sorotan pemerintah yah sobat esports. Apalagi di negara-negara yang baru saja melewati masa perang seperti Irak, bagaimana pendapatmu sobat esports?